Persidangan berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat pada Selasa, 7 April 2026, menarik perhatian publik atas keterlibatan individu yang pernah menduduki posisi strategis di lingkaran Istana. Ketua Majelis Hakim, Purwanto S. Abdullah, secara langsung mengonfirmasi latar belakang Taufan selama persidangan berlangsung.
"Anda pernah menjabat sebagai staf khusus atau posisi serupa?" tanya Hakim Purwanto, menggali lebih dalam rekam jejak saksi.
Taufan, dengan tegas, membenarkan jabatannya tersebut, "Betul, saya pernah menjadi staf khusus di era pemerintahan Bapak Jokowi, tepatnya pada periode 2019 hingga 2020." Pengakuannya memperjelas kapasitasnya sebagai saksi yang memiliki koneksi dengan ranah pemerintahan.
Saat ditanya mengenai hubungan dan perannya dengan terdakwa Ibam, Taufan menjelaskan bahwa mereka memiliki kedekatan profesional. Keduanya diketahui terlibat dalam lingkungan kerja yang bersinggungan, meskipun dengan kapasitas yang berbeda.
"Pada waktu itu, Saudara mengetahui Pak Ibam bertugas sebagai apa di Kementerian Pendidikan?" tanya hakim lebih lanjut, mencoba memetakan hubungan kerja antara saksi dan terdakwa.
Taufan kemudian mengungkapkan pemahamannya tentang peran Ibam pada masa itu. "Setahu saya, beliau menjabat sebagai konsultan IT yang berfokus pada pengembangan sistem di Kementerian Pendidikan," jawab Taufan, memberikan gambaran awal mengenai peran Ibam yang terkait dengan teknologi informasi.
Pengakuan ini menjadi krusial karena kasus yang disidangkan berkaitan erat dengan pengadaan teknologi, yaitu laptop Chromebook dan layanan Chrome Device Management (CDM). Keterangan saksi diharapkan dapat memberikan perspektif tambahan mengenai peran terdakwa dalam ekosistem IT di kementerian terkait.
"Jadi, pada saat Saudara menjabat sebagai staf khusus kepresidenan, Pak Ibam adalah konsultan IT di Kementerian Pendidikan?" Hakim Purwanto kembali memastikan alur waktu dan posisi keduanya.
"Betul sekali," jawab Taufan, membenarkan keselarasan periode jabatan mereka. Pernyataan ini menegaskan bahwa interaksi atau pengetahuan Taufan tentang Ibam terjadi saat keduanya berada dalam lingkup pemerintahan, meskipun di institusi yang berbeda.
Namun, Taufan juga secara gamblang menyatakan bahwa pengetahuannya terbatas pada latar belakang dan interaksi umum dengan Ibam, bukan pada substansi dakwaan korupsi. Ia tidak memiliki informasi mendalam mengenai detail tuduhan yang diarahkan kepada terdakwa.
"Sebagai penegasan, apakah Saudara memiliki pengetahuan terkait hal-hal yang dituduhkan atau didakwakan kepada Bapak Ibrahim dalam perkara ini?" Hakim Purwanto mengajukan pertanyaan kunci mengenai relevansi kesaksian Taufan terhadap inti perkara.
"Saya tidak memiliki pengetahuan sama sekali mengenai hal tersebut," jawab Taufan, menegaskan bahwa perannya adalah sebagai saksi yang memberikan keterangan mengenai karakter atau rekam jejak terdakwa, bukan sebagai saksi fakta yang mengetahui detail tindak pidana. Kesaksiannya lebih berfokus pada aspek meringankan karakter personal Ibam.
Peran seorang staf khusus presiden, seperti yang pernah diemban Taufan, adalah memberikan masukan dan saran langsung kepada kepala negara mengenai isu-isu strategis. Latar belakang Taufan sebagai seorang pengusaha dan pendiri Amartha, platform teknologi keuangan yang berfokus pada UMKM, juga dikenal luas sebelum ia bergabung dengan pemerintahan. Pengalaman ini menambah bobot pada kesaksiannya, meskipun terbatas pada lingkup tertentu.
Di sisi lain, Ibrahim Arief alias Ibam didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas dugaan keterlibatannya dalam kasus korupsi yang merugikan keuangan negara dalam jumlah fantastis. Dakwaan ini dibacakan bersama dengan dua terdakwa lainnya, Mulyatsyah dan Sri Wahyuningsih, pada sidang sebelumnya, yakni Selasa, 16 Desember 2025.
Kasus ini berpusat pada pengadaan laptop Chromebook dan lisensi Chrome Device Management (CDM) yang diduga dilakukan dengan praktik-praktik ilegal. Jaksa menuding adanya mark-up harga dan pengadaan barang/jasa yang tidak sesuai kebutuhan, bahkan tidak bermanfaat bagi negara.
JPU merinci bahwa kerugian negara yang ditimbulkan mencapai angka Rp 2,1 triliun. Angka ini merupakan total dari dua komponen utama dugaan korupsi yang terjadi.
Komponen pertama, kerugian sebesar Rp 1.567.888.662.716,74 atau sekitar Rp 1,5 triliun, berasal dari indikasi kemahalan harga laptop Chromebook yang diadakan. Dugaan mark-up harga ini mengindikasikan adanya selisih harga yang tidak wajar antara harga pasar dan harga pengadaan, yang menguntungkan pihak-pihak tertentu.
Pengadaan laptop Chromebook ini dimaksudkan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, khususnya dalam program pendidikan digital di seluruh Indonesia. Namun, dengan adanya indikasi kemahalan, efektivitas dan kebermanfaatan program tersebut dipertanyakan.
Sementara itu, komponen kedua kerugian negara berasal dari pengadaan Chrome Device Management (CDM) yang mencapai USD 44.054.426, atau setara dengan sekitar Rp 621.387.678.730 (Rp 621 miliar). Jaksa mendakwa bahwa pengadaan CDM ini tidak diperlukan dan tidak memberikan manfaat yang signifikan.
CDM adalah sistem manajemen berbasis cloud yang dirancang untuk mengelola perangkat Chromebook secara terpusat. Meskipun secara fungsi dapat membantu pengelolaan perangkat, dakwaan jaksa menunjukkan bahwa dalam konteks pengadaan ini, sistem tersebut dianggap mubazir dan tidak efektif, bahkan mungkin hanya menjadi kedok untuk mengalirkan dana.
Angka kerugian yang sangat besar ini menunjukkan skala korupsi yang serius dan berpotensi menghambat pembangunan sektor pendidikan di Indonesia. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan justru menguap akibat praktik-praktik ilegal.
Sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi lainnya masih akan terus berlanjut. Kehadiran Andi Taufan Garuda Putra sebagai saksi meringankan menambah dimensi kompleksitas pada persidangan ini, menyoroti jaringan hubungan antara individu-individu di lingkaran pemerintahan dan dunia usaha.
Kasus korupsi pengadaan Chromebook dan CDM ini menjadi salah satu sorotan utama dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Pengadilan Tipikor diharapkan dapat menguak seluruh fakta dan memberikan keadilan bagi negara dan masyarakat.
Sumber: news.detik.com
