AgahiPost.Com, – Kepolisian Republik Indonesia, melalui Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri, berhasil membongkar kasus pengolahan dan perdagangan emas ilegal berskala masif yang juga melibatkan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan nilai transaksi mencapai angka fantastis Rp 25,9 triliun. Pengungkapan perkara kejahatan ekonomi yang mengguncang ini bermula dari laporan hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sebuah lembaga yang memiliki peran krusial dalam mendeteksi aliran dana mencurigakan dan memerangi kejahatan keuangan di Indonesia.
Kasus ini menyoroti kompleksitas jaringan kejahatan yang tidak hanya merugikan negara dari segi potensi penerimaan pajak dan royalti, tetapi juga menimbulkan dampak lingkungan yang parah akibat praktik pertambangan emas tanpa izin (PETI). Brigjen Ade Safri Simanjuntak, Direktur Tipideksus Bareskrim Polri, menjelaskan bahwa laporan PPATK menjadi titik awal penyelidikan yang cermat dan mendalam. Laporan tersebut mengungkap adanya pola transaksi mencurigakan terkait jual beli emas yang melibatkan sejumlah toko emas serta kegiatan perdagangan oleh perusahaan pemurnian emas ke luar negeri. Emas yang diperdagangkan ini, menurut hasil analisis awal, diduga kuat berasal dari hasil PETI.
Investigasi yang dilakukan Bareskrim kemudian memperkuat dugaan tersebut, menemukan bahwa proses penambangan ilegal ini tersebar luas di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Kalimantan Barat hingga Papua Barat, dengan rentang waktu operasi yang cukup panjang, yaitu periode 2019-2025. Periode enam tahun tersebut menunjukkan betapa masif dan terstruktur jaringan kejahatan ini telah beroperasi, menangguk keuntungan miliaran rupiah tanpa pengawasan dan tanpa memenuhi kewajiban hukum yang berlaku. Akumulasi transaksi jual beli emas yang diduga berasal dari pertambangan ilegal ini, baik dari tambang langsung maupun penjualan kepada beberapa perusahaan pemurnian emas dan perusahaan eksportir, mencapai Rp 25,9 triliun. Angka ini bukan sekadar deretan digit, melainkan representasi kerugian negara yang sangat besar, kerusakan lingkungan yang tak terhitung, dan indikasi betapa dalamnya akar kejahatan terorganisir di sektor pertambangan.
Nilai transaksi sebesar Rp 25,9 triliun menempatkan kasus ini sebagai salah satu pengungkapan kejahatan ekonomi terbesar dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia. Untuk memberikan gambaran, angka ini hampir setara dengan total anggaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk tahun 2024 atau bahkan bisa membiayai puluhan proyek infrastruktur strategis nasional. Ini menunjukkan betapa besar potensi kerugian yang ditanggung negara akibat praktik ilegal semacam ini, belum lagi dampak sosial dan lingkungan yang seringkali tidak ternilai dengan uang.
Dalam rangkaian penyidikan awal, penyidik Bareskrim telah melakukan serangkaian tindakan tegas. Pada tanggal 19-20 Februari 2026, tim penyidik melakukan penggeledahan di lima lokasi berbeda yang tersebar di Kabupaten Nganjuk dan Surabaya, Jawa Timur. Penggeledahan ini berhasil menyita sejumlah barang bukti penting yang memperkuat dugaan tindak pidana. Di antaranya adalah emas dalam berbagai bentuk perhiasan dengan total berat 8,16 kilogram, emas dalam bentuk batangan seberat 51,3 kilogram yang diperkirakan bernilai kurang lebih Rp 150 miliar, serta uang tunai sebesar Rp 7,13 miliar. Emas batangan yang disita ini menunjukkan skala produksi dan volume perdagangan yang sangat besar, mengindikasikan bahwa jaringan ini tidak hanya beroperasi untuk keuntungan kecil, melainkan untuk menguasai pasar ilegal dengan volume besar.
Tidak berhenti di situ, penyidik juga telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus ini, yaitu pria berinisial TW, wanita berinisial DW, dan pria berinisial BSW. Penetapan tersangka ini menjadi langkah awal dalam membongkar peran masing-masing individu dalam jaringan kejahatan ini, mulai dari pelaku di lapangan hingga pihak yang memfasilitasi pencucian uang. Brigjen Ade Safri menegaskan bahwa penyidikan akan terus dikembangkan, khususnya pada aspek tindak pidana pencucian uang (TPPU), mengingat besarnya nilai transaksi yang terdeteksi. TPPU adalah upaya para pelaku kejahatan untuk menyamarkan asal-usul uang hasil kejahatan agar terlihat sah, seringkali melibatkan berbagai transaksi kompleks dan penggunaan badan usaha legal sebagai kedok.
Pengembangan kasus TPPU ini kemudian mengarah pada penggeledahan lebih lanjut terhadap tiga perusahaan pemurnian dan jual beli emas. Pada tanggal 1 April 2026, penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri kembali melakukan penggeledahan di PT Simba Jaya, PT Indah Golden Signature (IGS), dan PT Suka Jadi Logam (SJL), yang berlokasi di wilayah Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. "Guna menguatkan pembuktian serta dalam rangka pengembangan perkara yang saat ini sedang dilakukan penyidikan, pada hari ini penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri kembali melakukan penggeledahan di 3 lokasi perusahaan pemurnian dan jual beli emas di wilayah Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur," kata Ade Safri dalam keterangan tertulisnya.
Dari penggeledahan di tiga lokasi tersebut, tim penyidik berhasil menyita barang bukti tambahan yang signifikan. Logam mulia emas dengan berat kurang lebih 6 kilogram dalam berbagai ukuran, surat atau dokumen penting, bukti elektronik yang kemungkinan berisi data transaksi dan komunikasi antar pelaku, serta uang tunai sejumlah Rp 1.454.000.000 turut disita. Penyitaan ini memperkuat dugaan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut memiliki peran aktif dalam memurnikan dan memperdagangkan emas ilegal, serta diduga terlibat dalam skema pencucian uang untuk menyamarkan hasil kejahatan. Dokumen dan bukti elektronik yang disita diharapkan dapat membuka tabir lebih jauh mengenai jaringan, modus operandi, dan pihak-pihak lain yang terlibat.
Brigjen Ade Safri menambahkan bahwa penyidik masih terus melakukan pengembangan terkait perkara ini. Untuk itu, Bareskrim terus menggandeng PPATK dalam menelusuri transaksi keuangan dan aset para tersangka. Kolaborasi antara Bareskrim dan PPATK sangat vital dalam kasus TPPU, karena PPATK memiliki keahlian khusus dalam menganalisis aliran dana dan mengidentifikasi aset yang berasal dari tindak pidana. Penelusuran aset ini menjadi krusial untuk memiskinkan para pelaku kejahatan dan mengembalikan kerugian negara.
Modus operandi dalam kasus ini diduga melibatkan jaringan yang terorganisir dengan baik, mulai dari penambang ilegal di daerah terpencil yang mengekstraksi emas tanpa izin, kemudian menjualnya kepada para pengepul atau perantara. Emas mentah ini selanjutnya diangkut dan dijual kepada perusahaan-perusahaan pemurnian yang diduga sengaja membeli dari sumber ilegal untuk mendapatkan harga lebih murah atau menghindari regulasi ketat. Setelah dimurnikan, emas tersebut kemudian dijual kembali, baik di pasar domestik maupun diekspor ke luar negeri, seringkali dengan menggunakan dokumen palsu atau menyamarkan asal-usulnya. Uang hasil penjualan emas ilegal ini kemudian "dicuci" melalui berbagai skema keuangan, seperti investasi pada properti, pembelian aset mewah, atau melalui transaksi perbankan yang kompleks, agar terlihat sebagai pendapatan yang sah.
Dampak dari praktik pertambangan emas ilegal ini sangat merusak. Secara lingkungan, PETI seringkali menggunakan bahan kimia berbahaya seperti merkuri dan sianida, yang mencemari tanah, air, dan udara, mengancam ekosistem dan kesehatan masyarakat sekitar. Deforestasi, erosi tanah, dan perubahan bentang alam juga menjadi konsekuensi yang tak terhindarkan. Secara ekonomi, praktik ini merugikan negara miliaran rupiah setiap tahunnya karena hilangnya penerimaan pajak, royalti, dan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang seharusnya masuk ke kas negara. Selain itu, PETI juga seringkali terkait dengan eksploitasi tenaga kerja, praktik kerja paksa, bahkan perdagangan manusia, serta memicu konflik sosial di masyarakat adat yang tanahnya dirampas.
Komitmen Bareskrim Polri dalam memberantas kejahatan ini sangat tegas. Brigjen Ade Safri Simanjuntak menegaskan bahwa negara tidak akan memberikan ruang sekecil apapun bagi praktik pertambangan ilegal yang mengakibatkan kerugian bagi lingkungan maupun kekayaan negara. "Kami pastikan akan dilakukan penindakan dan penegakan hukum secara tegas sesuai aturan hukum yang berlaku," pungkasnya. Pernyataan ini sekaligus menjadi peringatan keras bagi siapapun yang terlibat dalam praktik menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan atau pemurnian, serta penjualan mineral apapun yang berasal dari pertambangan ilegal.
Penegakan hukum dalam kasus ini akan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Ancaman hukuman yang berat menanti para pelaku, termasuk pidana penjara dan denda yang besar, serta perampasan aset hasil kejahatan.
Pengungkapan kasus emas ilegal dan TPPU senilai Rp 25,9 triliun ini merupakan bukti nyata keseriusan aparat penegak hukum dalam menjaga kedaulatan sumber daya alam Indonesia dan memerangi kejahatan ekonomi terorganisir. Diharapkan, penyelidikan lanjutan akan mampu membongkar seluruh jaringan, menyeret semua pihak yang terlibat ke meja hijau, dan mengembalikan aset negara yang telah dirampok demi kepentingan segelintir orang. Ini adalah langkah penting untuk menciptakan tata kelola pertambangan yang bersih, berkelanjutan, dan bertanggung jawab.
Sumber : news.detik.com
